Soal Label Halal, Rohmi Firin Perlu Permudah PKL Dapatkan Sertifikat Halal MUI Jika Menangkan Pilgub NTB 2024

Bima, Roadshow Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut. Setelah sebelumnya singgah di Kabupaten Sumbawa Barat atau Bumi 'Pariri Lema Bariri' dan Kabupaten Dompu, kali ini, skuad Mi6 singgah di Kabupaten Bima. 

Di Bima, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto. Bambang Mei didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid. Tampak hadir juga Ketua Ansor kota Bima, Rafik,  Ketua Ansor Kabupaten Bima, Kurniawan dan sejumlah aktivis PMII dan Kopri Bima. 

Di Bima, tepatnya di Kompleks Pantai Lawalata, Mi6 bersama APKLI NTB mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima pada Selasa (25/6/2024). Pertemuan yang dilakukan di lapak PKL pinggir pantai menambah semarak suasana. 

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto  menerangkan,  bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah. 

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL. 

"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Bima," kata Didu. 

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Bima cukup tertata, baik yang ada di pusat kota maupun sepanjang bibir pantai. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024, khususnya kepada Rohmi Firin karena lebih memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada PKL. 

"Mi6 mendorong Paket Rohmi Firin untuk membuat Komitmen Politik dan Pakta Integritas Bersama PKL untuk memenangkan Pilgub NTB 2024," kata didu. 

Didu menambahkan Paket Rohmi Firin jika kelak memenangkan Pilgub NTB 2024 perlu memangkas semua prosedur/ aturan  yang merumitkan PKL untuk berusaha. 

"Bantuan dan Pembinaan perlu diperbanyak agar PKL bisa merasakan langsung kehadiran Pemimpin yang Baru NTB," imbuh didu 

Selain itu terkait pengurusan  Label Halal PKL , Mi6 mendorong APKLI mengkolektifkan pengurusan izin Sertifikat Halal PKL kota Bima agar lebih efektif dan efisien. 

"Hal ini penting agar PKL kota Bima bisa merasakan kehadiran APKLI dan Pemerintah sebagai pengayom dan pelindung PKL," urai didu. 

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima. 

"Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Bima," bebernya.

Terpisah Ketua Ansor Kota Bima, Rafik mendukung upaya Mi6 menyampaikan aspirasi PKL Kota Bima kepada Rohmi Firin. 

"Momen ini sangat penting sekali untuk ditindak-lanjuti keatas, misalnya Mi6 ini mengarahkan kita ke Bu Rohmi dan Musyafirin , kita siap galang PKL se kota Bima," ujar Rafik seraya menambahkan dirinya dekat sekali dengan PKL di dua titik yang merupakan pusat PKL di Kota Bima yakni di Sarasuta dan Amahami. 

Selain itu  Ketua Ansor Kota Bima menambahkan PKL kota Bima perlu pendampingan ekstra dari APKLI , khususnya pendampingan untuk mendapatkan bantuan. 

"Yang kedua, pendampingan terkait inovasi dan kreatifitas agar dagangan/jajanannya lebih bisa dikonsumsi oleh publik ," tandas Rafik 

Sementara itu, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam arahannya berharap agar para PKL di Bima memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemkot Bima yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. 

"Saya dapat informasi, di Bima ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemda untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembinaan yang selama ini diberikan kepada PKL Bima. Kami tetap berharap Pemda di Bima dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL," tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

"Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

*Curhatan PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima*

Sementara itu, Ketua APKLI Kota Bima Kusdiono berterima kasih kepada Mi6 dan APKLI NTB yang berkenan hadir mendengar langsung keluhan dan harapan PKL di Bima. Pria yang akrab disapa Dion itu bercerita, dalam lima tahun terakhir, pernah ada penggusuran PKL dari pemerintah.

"Tetapi saat itu bisa kita selesaikan, diberikan alternatif dan setelah itu bisa ditata," bebernya.

Catatan yang paling penting menurut Dion adalah bantuan permodalan. Dion tak menampik bahwa Pemkot Bima memang telah memberikan bantuan gerobak untuk para PKL. 

Selanjutnya, Dion menyorot soal kian ramainya trend jualan online di Kota Bima. Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti ihwal pemberian izin retail modern di Kota Bima. 

"Ketika Pemkot memberi izin retail modern, ini banyak penolakan. Akhirnya dibuat kesepakatan, boleh retail masuk tetapi produk lokal kami wajib diterima. Nyatanya tidak seperti yang kami harapkan. Sampai saat ini tidak ada tindaklanjut," ujarnya.

Selanjutnya, Dion berharap ada pemberian pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para PKL untuk lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

"Grab di Bima ini dikenal bukan untuk ngangkut orang, tetapi antar makanan. PKL yang kita otomatis terlindas," paparnya. 

Selanjutnya, Dion juga berharap ada perhatian lebih khusus kepada para PKL yang berjualan makanan atau jajanan khas Bima. 

Selanjutnya, salah seorang PKL yakni Mega Mustika menyampaikan curhatannya. Pedagang Jajanan tradisional Khas mbojo  itu mengaku merasa senang bisa diundang hadir di acara tersebut. 

"Selaku PKL, kemarin belum setahun di kampung saya dapat bantuan rombong (gerobak) tetapi yang dapat justru orang yang tidak masuk kelompok, dan mungkin kurang aktif. Saya pribadi yang aktif malah ndak dapat. Padahal saya berjualan setiap hari," bebernya.

"Mungkin Bapak-Bapak bisa mewakili untuk menyampaikan. Kalau di Kota Bima juga lapak belum tertata rapi, setahu saya PKL harus diberikan tempat khusus, terutama di dekat istana. Di sana kan belum bagus (tertata)," imbuhnya.

Ia juga berharap, khusus di tempat-tempat seperti Pantai Amahami, pihaknya berharap tidak hanya diberikan berjualan pada hari Minggu saja. 

"Selanjutnya ini ada masalah perizinan, kalau kita punya usaha kan harus ada izin, ini saya kira terlalu ribet. Termasuk juga pemberian label halal, ini sangat penting dan kami butuh," bebernya 

Ketua APKLI Kabupaten Bima M. Iqbal juga menyampaikan perspektifnya soal kondisi para PKL di Kabupaten Bima. 

"Persoalan kota dan kabupaten hampir sama, tapi kami di kabupaten memamg wilayahnya lebih luas. Beberapa PKL yang sudah kami akomodir soal izin, label halal, sudah kami difasilitasi. Kami intens berkomunikasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan," bebernya. 

"Di beberapa tempat kami sudah mengajukan pinjaman tanpa bunga dengan Bank NTB Syariah. Ini hasil arahan Ketua APKLI NTB, kemarin sudah terealisasi mendapat pinjaman Rp 5 juta tanpa bunga. Tapi tahun 2024 belum ada bantuan fisik, kalau tahun sebelumnya sudah ada bantuan boks jaulan, payung dan lain-lain," sambung Iqbal.

M16: PKL Dompu Punya Kontribusi Besar Lestarikan Jajanan Tradisional Khas Dompu

 

Dompu, Lembaga Kajian Sosial dan Politik kenamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Mi6 kembali melalukan roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Kepala Pilkada (Pilkada) NTB 2024. Usai pada akhir pekan kemarin menyambangi Bumi Pariri Lema Bariri Sumbawa Barat, kali ini skuad Mi6 hadir di Kabupaten Dompu. 

Di Kabupaten Dompu, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto  didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid.

Pertemuan Mi6 dengan para PKL Dompu digelar di Gelanggang Pemuda KNPI  Kabupaten Dompu pada Senin (24/6/2024). Pertemuan berlangsung cair dan hangat. Para PKL tampak antusiasi menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Mi6.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu dalam sambutannya menerangkan,  bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah. 

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL. 

"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Dompu," kata Didu. 

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi. PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Selanjutnya didu mengatakan dalam kontek Pilgub NTB 2024 mendatang, sesungguhnya komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam kontestasi tersebut. Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan disetiap daerah yang dipakai alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problem PKL agar bisa diendors oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak. 

"PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai," kata didu. 

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Dompu. 

"Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Dompu," bebernya.

Di tempat yang sama, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam sambutannya berharap agar para PKL di Kabupaten Dompu memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL. 

"Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemkab Dompu untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembenaan yang selama ini diberkman Pemkab Dompu kepada PKL. Kami tetap berharap Pemda Dompu dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL," tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

"Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

*Isu Strategis dari PKL Kabupaten Dompu*

Mengawali penyampaiannya, Ketua APKLI Kabuapten Dompu Supriadin memberikan uplause kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang telah datang ke Kabupaten Dompu. 

"Dari lubuk hati yang paling dalam tentu kami mengacungi jempol kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 didampingi Pak Ketua APKLI NTB Abdul Majid yang telah hadir di Kabupaten Dompu," bebernya. 

Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para pedagang kaki lima. Pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih memperbaiki tata kelola PKL. 

Tata kelola PKL ini menurutnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keindahan kota. Pihaknya juga mengungkao adanya rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Dompu kepada para PKL. 

"Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL. 

"Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal," bebernya.

Selanjutnya Ketua APKLI Dompu menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan Makanan/Jajanan Tradisional khas Dompu seperti Timbu , Dahi, karencu, Manggemada, pangaha balu,ponte hala,karampi,le'de, saronco peke di pasar induk dompu maupun Lapak PKL di lokasi lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh pedagang jajanan khas dompu yakni Johari dan Shinta yang sehari-harinya berjualan panganan khas dompu.

"Saya jualan jajanan tradisional dompu sudah 4 tahun ini dan selalu habis terjual. Hal ini berarti warga dompu masih mencintai kuliner tradisional," ujar Shinta dan Johari. 

Terakhir, Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu. Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui 'kekayaan kuliner' Dompu. 

Sementara itu, Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL. Bantuan modal menurutnya amat sangat dibutuhkan oleh para PKL.

"Ini yang menurut kami sangat urgent. bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman," paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti ketidakteraturan pasar di Dompu. Khususnya yang ada di pusat kota. Menurutnya, pasar sebagai episentrum perekonomian masyarakat harus ditata.

"Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet," bebernya.

Selain itu, salah satu keluhan yang juga disampaikan oleh para pedagang kaki lima adalah kenaikan harga bahan baku. Para pedagang ini menghadapi kesulitan karena harga bahan baku yang semakin mahal, sementara mereka harus menjaga agar harga jual tetap terjangkau bagi pembeli. Hal ini menimbulkan tekanan keuangan bagi para pedagang kaki lima, yang mengandalkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

M16 Apresiasi Putera KSB Musyafirin Buat Sejarah Baru Berlaga di Pilgub NTB 2024. M16 FGD Bareng PKL KSB

Sumbawa Barat, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Kali ini, skuad Mi6 menyambangi Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu (23/6/2024) sore. 

Kali ini, pemetaan isu strategis tersebut menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu. Rombongan Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB Abdul Majid. 

Mereka disambut hangat para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri. Dalam agenda tersebut, Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima Sumbawa Barat yang hadir. Dalam sambutannya Direktur Mi6,  Bambang Mei F yang akrab disapa didu mengungkap alasan menggandeng para pedagang kaki lima. 

"Pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat," kata didu

Selain itu didu mengungkapkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus membuka lapangan kerja disektor riil di masyarakat bawah. 

"Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid 19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan," tandas didu 

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) Provinsi NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima. 

"APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6," Kata Abdul Majid. 

Lebih jauh Abdul Majid  mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

"Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

*Sejumlah Isu Strategis dari PKL Sumbawa Barat*

Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi menuturkan sejumlah persoalan yang selama ini hinggap di PKL. Tidak hanya di KSB, tetapi itu menjadi persoalan umum yang ditemukan hampir di seluruh daerah. 

Pertama, Hamzanwadi mengungkap lemahnya perlindungan hukum terhadap para PKL. Ada kesan pemerintah atau aparat semena-mena dalam melakukan penertiban terhadap para PKL.

"Perlindungan hukum ini sudah kita bahas saat rakor APKLI NTB. Pemerintah sering semena-mena, sembarang membongkar, mengusir para PKL dari lapak," ujarnya.

Kedua, Hamzanwadi mengaku, PKL merupakan tulang punggung keluarga. Tulang punggung perekonomian. Selama ini, pemerintah kurang perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak. Pihaknya mendorong agar pemerintah atau kepala daerah terpilih nanti di Pilkada NTB 2024 dapat memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak PKL dalam bentuk beasiswa pendidikan.

"Ketiga adalah bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah ada namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara prinsip ini dipermudah, tetapi dalam pelaksanaannya kenyatananya sulit," terangnya.

Hamzanwadi kemudian berharap, kontestasi Pilkada NTB 2024 dapat menjadi wadah bagi para calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. Pihaknya mengaku siap mendukung paslon yang pro-terhadap PKL. 

"Mudah-mudahan kawan-kawan di Mi6 bisa memberi angin segar kepada PKL, menjadi jembatan kami untuk bersuara kepada para paslon," bebernya. 

APKLI Sumbawa Barat mengapresiasi ada Putra Asli Sumbawa Barat yakni Bupati Sumbawa Barat dua periode Musyafirin yang kini akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah NTB 2024.

"Mi6 mengapresiasi ada putera KSB , H Musyafirin yang maju dalam konstestasi Pilgub NTB 2024 berpasangan Ibu Hj Sitti Rohmi. Semoga Paket Rohmi Firin membuat sejarah baru dalam Pilgub NTB mendatang," sambung didu. 

Di tempat yang sama, salah seorang PKL Sumbawa Barat Raifal menyampaikan persoalan yang hampir sama dengan Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi. Rafial meminta Mi6 untuk menyampaikan harapannya kepada para calon kepala daerah di Pilkada NTB 2024 nanti. 

"Pertama kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting, ini yang dari lama kami mencari tempat kami menyandarkan bahu," ujar Raifal.

Saat ini di Sumbawa Barat kata Rafial, jumlah PKL terus bertambah. Hal itu seiring dengan kian berkembangnya pembangunan di Sumbawa Barat. 

Ia berharap, di tengah kian menjamurnya jumlah para PKL, pemerintah perlu terus membuka dialog kepada para PKL untuk menemukan jembatan komunikasi yang baik dalam penataan para PKL. 

Selain Raifal, PKL Sumbawa Barat yang lain yakni Gufron, menyoroti pedagang kaki lima yang ada di Pelabuhan Poto Tano. Ia meminta semua pihak ikut memperhatikan para pedagang kaki lima di Pelabuhan Poto Tano. 

"Yang perlu kita pikirkan juga adalah nasib PKL di pelbuhan. PKL di sana kan dk bawah ASDP, kadang-kadang PKL ndak dikasi jualan. Di kapal dsiapkan makanan tetapi harganya tinggi, saya dapat masukan ini dari para PKL di sana, termasuk juga para pedagang asongan di sana juga kita perlu pikirkan," bebernya.

Ia mendorong pemerintah untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak ASDP terhadap persoalan tersebut. Sementara itu, Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan sejumlah isu tersebut kepada para paslon yang akan berlaga nanti di Pilkada NTB yang akan dihelat pada 27 November mendatang.

Jadi Urat Nadi Ekonomi Daerah, M16 Gelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL di Pulau Sumbawa

Mataram, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.

”Pedagang Kaki Lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (22/6/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024. Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Roadshow ini merupakan episode kedua, setelah pada akhir Mei lalu, Mi6 juga telah melakukan pemetaan isu strategis serupa, yang menyasar dan melibatkan para jurnalis dan pekerja media dari seluruh Pulau Sumbawa.

Didu menjelaskan, PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan," ucap Didu.

Saat ini kata Didu, di seluruh Indonesia, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60% dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja.

PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama kata Didu, aktivitas ekonomi PKL mendorong pertumbuhan di sektor lain, seperti transportasi dan manufaktur kecil, yang menguntungkan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Masalahnya kata Didu, PKL sering kali beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan terutama yang terkait dengan penggunaan ruang. Itu mengapa di banyak tempat, kadang terjadi pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.

”Roadshow ini ingin mendengar dari hati ke hati, apa yang dinginkan, apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Dengan mendengar kebutuhan dan suara mereka, pemerintah kita harapkan tidak menerapkan kebijakan yang keliru pada PKL yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial,” kata Didu.

Seluruh isu strategis yang muncul adalam roadshow ini akan dihimpun dan didokumentasikan oleh Mi6 secara tertulis, dan kemudian akan diberikan kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Misalnya, jika Pemilihan Gubernur NTB dimenangkan pasangan Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, maka hasil pemetaan isu strategis Mi6 ini akan langsung diberikan kepada pasangan yang merupakan perpaduan pemimpin dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.

Didu mencontohkan pula, mengingat Rohmi Djalilah merupakan pemimpin dari kalangan perempuan, maka hasil pemetaan isu strategis dari para PKL ini diharapkan pula dalam kepemimpinan Rohmi-Firin di NTB lima tahun mendatang, akan melahirkan kebijakan yang memihak dan memberdayakan para pedagang kaki lima dari kaum perempuan.

*Kekuatan Suara Kolektif*

Tak hanya melulu dari sisi ekonomi. PKL juga kata Didu, memiliki peran sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat. Hal itu menjadikan PKL bukan hanya sekadar penjual, tetapi juga berfungsi sebagai titik fokus komunitas.

Didu mengatakan, tempat di mana PKL beroperasi dan berjualan, sering kali menjadi pusat interaksi sosial bagi berbagai komunitas. Hal tersebut pada akhirnya memperkuat jaringan sosial dan solidaritas. Pada saat yang sama, PKL juga menyediakan akses mudah ke barang dan jasa, terutama di daerah yang mungkin kekurangan fasilitas dan jaringan ritel formal.

Dalam konteks politik pun, tak ada satu pun alasan untuk mengabaikan dan menepikan PKL. Mereka kata Didu, adalah bagian dari kelompok pemilih yang signifikan. Mengabaikan mereka berarti kehilangan potensi dukungan politik yang kuat.

”Dengan jumlah mereka yang besar, PKL memiliki kekuatan suara kolektif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Dan sebagai anggota aktif komunitas, PKL memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi politik,” tandas Didu.

Karena itu, dengan menggagas roadshow pemetaan isu strategis dari PKL ini, Mi6 ingin agar para pedagang kaki lima tidak lagi diabaikan. Ke depan, PKL harus mendapatkan kebijakan yang adil yang pada akhirnya dapat mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk mereka. Apalagi, jika peran mereka dalam mengurangi angka kemiskinan sama sekali juga tak boleh diabaikan.

”Jangan pernah lupa. Bagi banyak orang kita, menjadi pedagang kaki lima adalah jembatan keluar dari kemiskinan. PKL menciptakan peluang usaha mikro yang berharga dan mengubah keterbatasan menjadi kesempatan,” kata Didu.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia  ( APKLI ) NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima. 

"APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6," Kata Abdul Majid. 

Lebih jauh Abdul Majid  mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

Majidpun menjelaskan, ada banyak contoh yang memungkinkan untuk diterapkan. Dari dalam negeri misalnya, layak menjadi rujukan bagaimana Pemerintah Surabaya selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, menerapkan kebijakan yang inklusif terhadap PKL dengan menyediakan lokasi khusus dan fasilitas pendukung, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan PKL tetapi juga keindahan dan kenyamanan kota.

Sementara dari luar negeri, layak ditiru bagaimana Pemerintah Kota Seoul di Korea Selatan, melibatkan PKL dalam perencanaan dan pengelolaan ruang kota untuk menciptakan area yang khusus untuk PKL sehingga mengurangi konflik ruang dan meningkatkan kondisi kerja mereka.

”Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

Tidak Hanya Bicara Politik, Miq Gita dan TGH Fadli Bodak Bahas Konsep Ketahanan Pangan Untuk NTB

Lombok Tengah, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi sowan sekaligus silaturrahim ke Pondok Pesantren Yayasan At - Tohiriah Al-Fadiliah (YATOFA ) Bodak, Lombok Tengah, NTB pada Kamis (20/6/2024) sore. Lalu Gita tiba di Bodak sekira pukul 17.15 Wita.

Gita Ariadi yang juga biasa dipanggil Miq Gite disambut langsung oleh Tuan Guru H  Achmad Fadli FT yang didampingi putranya, H. Sofyan FT, bertempat di kediaman beliau langsung. Sambutan Tuan Guru begitu hangat, kedunya berpelukan serat. Kedua tokoh ini rupanya sudah akrab, bahkan saling sambut sebagai seorang adik dan kakak. 

Pertemuan keduanya berlangsung di tengah kian hangatnya kontestasi menuju Pilgub NTB 2024. Terutama Miq Gite yang saat ini tengah ramai mendapatkan dukungan untuk maju di Pilgub NTB 2024. 

Sambil menikmati kopi, TGH Achmad Fadli FT dan Miq Gita asyik berdiskusi tentang berbagai hal seputar pemerintahan di NTB dan perkembangan dinamika politik terkini menjelang Pilkada 2024. Suasana kehangatan terasa dalam pertemuan kedua tokoh tersebut. Sesekali gelak tawa terdengar dari pertemuan keduanya. Sangat cair dan lepas. 

Di tengah suasana perbincangan yang asyik, tak lama adzan maghrib berkumandang. Mereka kemudian melaksanakan sholat magrib secara berjamaah, yang langsung diimami oleh Tuan Guru. Selepas solat magrib diskusi dilanjut, tentang kegaiatan Tuan Guru yang sedang mencoba mengembangkan hilirisasi pengolah tanaman Arus menjadi satu produk Industri obat. 

Pengolahan ini beliau lakukan di Yayasan Yatofa Lombok Timur. Dalam cerita Tuan Guru ia ingin membangkitkan dan mengembangkan agar bagaimana masyarakat atau jamaah bisa memanfaatkan lahan untuk menanam tumbuhan Arus, yang nanti bisa dibeli oleh yayasan yang kemudian diolah menjadi bahan jadi yg bisa di jual secara luas di masyarakat dan menambah penghasilan untuk jamah.

Sambil diskusi soal Ketahan Pangan Tuan Guru juga menyuguhkan hasil olahan tumbuhan Arus yang sudah siap saji dalam bentuk sachet.

Seperti gayung bersambut, Pj Gubernur Drs H. Lalu Gita Ariadi juga membuka ruang dan menawarkan sinergi apa yant bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program yang sedang dijalankan oleh Tuan Guru.

Diskusi kemudian berkembang ke soal politik. Tuan Guru yg sering dipanggil Tuan Guru Bodak tersebut memberikan masukan dan wejengan terkait wacana akan majunya Miq Gita Menjadi Salah satu Bakal Calon Gubernur NTB 2024. 

Pada Prinsipnya Tuan Guru memberikan dukungan dan support, karena menurut Tuan Guru, Miq Gita orang yang sudah sangat berpengalaman dibiokrasi dan sampai menjadi pimpinan tertinggi ASN yaitu sebagai Sekda Pemprov NTB yg kemudian berlanjut dipercaya sebagai Pj Gubernur NTB.

Diskusi dan dialog serius kedua tokoh ini berlangsung hingga menjelang Isya. Waktu tidak terasa hampir 2 jam lebih beliau berdiskusi, sampai menjelang adzan Isya. Terkait majunya Miq Gita sebagai calon Gubernur NTB, Tuan Gura mengaku mendukungnya. 

"Kita do'akan yang terbaik. In sya Allah apa yang menjadi hajatan Miq Gita bisa dikabulkan oleh Allah SWT," ujar Tuan Guru Fadli FT. Silaturahmi dua sosok hebat ini kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Tuan Guru.

Mubes Forum Mahasiswa Hukum Sumbawa - UNRAM Jadi Ajang Silaturahmi dan Regenerasi

 

Mataram, Forum Mahasiswa Hukum Sumbawa (FMHS) Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) untuk memilih ketua umum periode 2024-2025. Mubes digelar di Fakultas Hukum Unram, Sabtu, 15 Juni 2024.

Mubes tersebut mengangkat tema “Dari anggota untuk anggota mewujudkan regenerasi yang berintegritas dan inovatif,” dengan dihadiri puluhan anggota FMHS.

Ketua Panitia Mubes FMHS 2024, Dea Maharani mengatakan Mubes tersebut Mubes tersebut untuk menjaring ketua sekaligus pengurus FMHS periode selanjutnya.

“Karena memang sudah waktunya Mubes digelar, maka hari ini dilaksanakan sejak pagi hingga malam hari. Mubes ini digelar sebagai regenerasi kepengurusan yang memang normal terjadi di setiap organisasi,” katanya.

Dea menjelaskan bahwa Mubes tersebut berlangsung melalui pemilihan dengan azas bebas, jujur dan adil. Pemilihan dilakukan menggunakan surat suara yang telah disediakan oleh panitia.

“Pemilihan melalui voting dengan azas bebas, jujur dan adil, dengan menggunakan kertas atau surat suara,” kata dia.

Selain pemilihan ketua umum, Dea mengatakan Mubes tersebut juga sekaligus menjadi forum untuk menyempurnakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

“Ada penyempurnaan AD/ART. Memperbaiki diksi-diksi yang dianggap memiliki makna ganda diperjelas agar dapat dimengerti oleh anggota FMHS dan tidak bersifat ambigu,” kata dara manis ini.

Dea mengatakan Mubes tersebut juga sebagain ajang silaturahmi internal anggota sebelum libur semester ini.

“Forum ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi anggota FMHS. Karena sebentar lagi kan libur semester,” ujarnya.

Dua kandidat bertarung dalam pemilihan tersebut. Kedua kandidat yaitu, Dayyan Zakky Salam dan Akbar Wahyudi. Setelah pemilihan yang cukup alot, Akbar Wahyudi keluar sebagai ketua umum terpilih periode 2024-2025.

Selisih suaranya cukup sengit. Akbar Wahyudi unggul hanya dengan selisih satu suara. Dia mengantongi 21 suara, sementara Dayyan mengantongi 20 suara.

Seratusan Aktivis Galang Dukungan Karman Calon Walikota Mataram

Mataram, Pilkada serentak sudah mulai panas. Berbagai manuver partai telah nampak, dengan beredarnya spanduk, meme di sosmed dan loby-lobby politik.

Teranyar beredar sejumlah pamflet dibeberapa WhatsApp group, bertuliskan Deklarasi 100 Aktivis mendukung Bang Karman BM untuk maju sebagai Calon Walikota Mataram. Rupanya tidak sekedar gimmick politik semata menjelang momentum Pilwakot yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. 

Panitia pelaksana, Abdul Majid, menyampaikan kebenaran informasi tersebut, melalui pesan media, Kamis (13/06/2024).

"Kami melihat, pilkada kota mataram ini sangat strategis. Karena kota inj barometer nusa tenggara barat (NTB). Dan munculnya figur aktivis seperti Karman, itu sesuatu yang harus kita dukung" terang Abdul Majid.

"Ada pembicaraan dengan beberapa teman-teman aktivis dari berbagai latar belakang, akan mendeklarasikan dukungannya pada Bakal Calon Wali Kota Mataram, H Karman BM" ungkap Majid.

Abd. Majid yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB menyampaikan alasan-alasan mendukung Karman BM.

"Karman representatif aktivis. Punya pengalaman berorganisasi dari basic, nasional dan internasional, tentu punya kapasitas memimpin. Karman juga bergaul, dan berinteraksi dengan semua kalangan, tidak membeda-bedakan. Gayanya friendly, merangkul. Saya yakin ruang partipasi akan hidup di mataram nantinya" tambah majid.

Para aktivis tidak persoalkan Karman maju dari partai apapun dan berpasangan dengan siapapun.

"Mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan acaranya kami akan informasikan kembali kepada rekan-rekan media secepatnya.” Tutup pemuda yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Terus Wujudkan Kepedulian ke Masyarakat Lombok, Rannya dan HBK Peduli Serahkan Hewan Kurban

Mataram - Rannya Agustyra Kristiono bersama Yayasan HBK Peduli tak henti menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Pulau Lombok. Kali ini, Rannya dan HBK Peduli menyerahkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat Pulau Lombok menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi. Selama dua hari, Rannya dan HBK Peduli berkeliling di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Lombok untuk menyerahkan hewan kurban. Dalam penyerahan hewan kurban, Rannya dan HBK Peduli juga didampingi Ibunda Hj Dian BK. 

Pada Rabu (12/6/2024), Rannya dan HBK Peduli menyerahkan bantuan hewan kurban di empat titik di dua kabupaten di Pulau Lombok. Pertama, mereka menyerahkan hewan kurban di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kedua, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. 

Selanjutnya di Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Dan Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. 

Ditemui di sela-sela kegiatan menyerahkan hewan kurban, Rannya mengaku senang dapat terus berbagi kepada masyarakat di Pulau Lombok. Penyerahan hewan kurban tersebut menurutnya sebagai bentuk kepedulian pihaknya kepada masyarakat Pulau Lombok. 

"Alhamdulillah. Yang pertama tentu kami bersyukur, hari ini masih terus bisa bersilaturrahim dan bertatap muka dengan masyarakat kita di Pulau Lombok. Hari ini juga kami menitipkan, menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kami senang sekali," ujar Rannya kepada awak media di sela-sela kegiatannya. 

Gerun

Rannya yang dikenal ramah itu mengaku masih akan terus menyerahkan kegiatan bagi-bagi hewan kurban. Selanjutnya, pada Kamis (13/6/2024) pihaknya juga menyerahkan hewan kurban di beberapa titik di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara.

Di Lombok Utara, Rannya dan HBK Peduli menyerahkan hewan kurban di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan dan Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Kemudian di Kota Mataram Ibu Kota Provinsi NTB, Rannya dan HBK Peduli menyebarkan hewan kurban di dua titik. Yakni di Pagutan dan Babakan. Terakhir, Rannya dan HBK Peduli menyerahkan hewan kurban di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi dan Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung.

Jebolan Brunel University London, Inggris ini mengaku punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan masyarakat Pulau Lombok. Rannya mengaku, dirinya sudah menganggap Pulau Lombok seperti 'rumah sendiri'.

"Hewan ini juga kami serahkan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat Pulau Lombok yang telah memilih dan mendukung saya di Pileg DPR RI kemarin. Setelah kontestasi selesai, bukan berarti silaturrahim dan kepedulian kita juga selesai. Saya akan terus berusaha berbuat untuk masyarakat Pulau Lombok," ujarnya.

Rannya berharap, bantuan hewan kurban yang diberikan dirinya dan HBK Peduli dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, Rannya dan HBK Peduli mengaku terus akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kebiasaan itu, menurut Rannya adalah salah satu hal yang dipupuk dan ia teladani dari Almarhum Ayahandanya yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) P. Lombok yakni H. Bambang Kristiono (HBK). 

Rannya berharap, dalam suasana menyambut Hari Raya Idul Adha, masyarakat Pulau Lombok dapat terus hidup rukun dan merawat kebersamaan. Di sela-sela menyerahkan hewan kurban, Rannya tampak menyapa dan berdialog bersama masyarakat.

Masyarakat Lombok yang menerima hewan kurban merasa senanf dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Rannya dan Yayasan HBK Peduli. Raut wajah bahagia terpancar dari setiap masyarakat yang menerima hewan kurban. Mereka berharap Rannya dan HBK Peduli dapat dianugerahi kesehatan serta segala niat baiknya dipermudah oleh Allah SWT.

"Terima kasih Mba Rannnya," ucap masyarakat serentak.

M16: Banyak Kandidat Perempuan Bertarung di Pilkada NTB. Ini lah Cermin Komitmen Masyarakat NTB Terhadap Kesetaraan

Mataram, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memberi apresiasi tinggi terhadap figur dan tokoh perempuan yang maju bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Selain memperkaya demokrasi, hadirnya kandidat perempuan tersebut adalah cermin kemajuan dan komitmen masyarakat Bumi Gora terhadap kesetaraan.

“Kehadiran perempuan dalam kontestasi kepala daerah itu bukan hanya memecah stereotip gender. Tapi juga membuktikan kalau kepemimpinan efektif itu tidak mengenal jenis kelamin,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Rabu (12/06/2024).

Kandidat calon kepala daerah perempuan muncul di pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wali kota di NTB. Di level provinsi, ada *Hj Sitti Rohmi Djalilah*  yang maju sebagai calon gubernur. Rohmi sebelumnya adalah Wakil Gubernur NTB.

Di Lombok Barat, ada empat kandidat perempuan yang bakal bertarung. Ada Bupati petahana Hj Sumiatun dan Ketua DPRD Lombok Barat *Hj Nurhidayah* , dimana keduanya akan maju sebagai calon bupati. Dua kandidat lainnya yakni Hj Khaeratun Fauzan Khalid dan Hj Nurul Ahda, bakal maju sebagai calon wakil bupati.

Di Sumbawa, ada wakil bupati petahana Dewi Noviani yang akan maju sebagai calon bupati. Sementara di Kota Mataram, ada nama *Hj Putu Selly Andayani*  yang disebut-sebut kini sedang ditimang kandidat petahana untuk kursi calon wakil wali kota.

Menurut Bambang Mei Finarwanto, kandidat kepala daerah perempuan tidak hanya membawa variasi perspektif dan pendekatan dalam kepemimpinan. Tetapi juga berpotensi untuk memengaruhi secara positif pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Apalagi, kata analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini, kandidat perempuan yang akan bertarung dalam Pilkada serentak tersebut bukanlah figur kaleng-kaleng. Itu mengapa apresiasi tinggi layak disematkan.

Didu mengungkapkan, dalam konteks demokrasi dan pemerintahan modern seperti saat ini, representasi gender yang seimbang sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil. Dalam hal ini, kandidat kepala daerah perempuan memainkan peran vital.

”Mereka bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga aktor kunci dalam mendorong inovasi dan transformasi sosial. Itu mengapa, mengapresiasi kandidat perempuan dalam posisi kepemimpinan daerah adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih adil dan efektif,” tandas Didu.

Di sisi lain, mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menjelaskan, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan politik memberikan perspektif yang berbeda dalam pembuatan kebijakan. Perempuan cenderung membawa perhatian lebih besar pada isu-isu sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta keluarga.

Perempuan kata Didu, sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam mencapai posisi kepemimpinan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut menjadikan mereka harus menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk berhasil.

Didu menyebut banyak studi yang menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi manajerial atau kepemimpinan sering memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan transformasional. Mereka cenderung mendorong partisipasi dan memberdayakan tim mereka, yang menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik.

”Ketika perempuan memegang posisi kepemimpinan, mereka menjadi teladan dan pendorong perubahan bagi perempuan lainnya. Mereka membuktikan bahwa perempuan bisa mencapai puncak karier politik dan administratif,” tandas Didu.

*Banyak Contoh Nyata*

Aktivis Bumi Gora yang dikenal humble ini menegaskan, ada banyak contoh yang menunjukkan hal tersebut. Dalam kancah politik nasional misalnya, ada Tri Rismaharini yang kini Menteri Sosial dan sebelumnya merupakan Wali Kota Surabaya. Sebagai wali kota, Risma berhasil meraih banyak penghargaan internasional untuk tata kelola kota, lingkungan hidup, dan inovasi pelayanan publik. Dia melahirkan kebijakan inovatif seperti implementasi program e-Government dan sistem kesehatan yang terintegrasi.

Ada pula nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebagai gubernur, Khofifah berfokus pada pemberdayaan perempuan dan ekonomi inklusif. Kebijakan inovatifnya antara lain program "Jatim Berdaya" yang mendukung UMKM dan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi.

Di Bumi Gora, nama Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 Hj Sitti Rohmi Djalilah layak dikedepankan. Selama kepemimpinannya bersama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kepuasan masyarakat NTB atas kinerja kepemimpinan Rohmi sangat tinggi. Bahkan di atas 85 persen. Saat pilkada, pasangan Zul-Rohmi meraih 811.945 suara, unggul jauh dari pesaing terdekatnya kala itu, pasangan Suhaili-Amin, yang meraih 674.602 suara.

Di lebel kabupaten, ada juga nama Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, kepala daerah perempuan pertama di NTB yang terpilih dalam Pilkada langsung dan sudah menjabat dua periode. Pada periode keduanya, Indah Damayanti bersama pasangannya, menang telak di pilkada.

Sementara di kancah internasional, ada nama Kanselir Jerman, Angela Merkel, pemimpin perempuan yang telah berhasil memandu negaranya melalui krisis dengan mengadopsi pendekatan yang inovatif dan adaptif. Selama kepemimpinan Merkel, Jerman menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Didu menegaskan, terlalu banyak bukti sahih, bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa semua segmen masyarakat terwakili secara adil. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka, terutama dalam isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Kandidat perempuan juga kata Didu, mungkin lebih responsif terhadap masalah yang sering diabaikan. Seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Itu sebabnya, kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Banyak contoh bagaimana pemimpin perempuan lebih cenderung mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.

”Karena itu, bicara tentang kepemimpinan perempuan, kita bukan hanya memajukan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, tetapi juga memajukan kualitas pemerintahan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan,” tutup Didu.

Kecimol Mulai Dilarang, Mi6: Itu Terlalu Berlebihan!

 

Mataram, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menolak larangan atau pembubaran kesenian musik Kecimol di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Belum lama ini Kecimol yang menampilkan penari erotis beredar di media sosial sehingga memicu pro kontra dan permintaan untuk ditertibkan dan bahkan dibubarkan.

Beberapa pemerintah daerah di Lombok telah mengkaji penertiban dan bahkan pelarangan Kecimol di jalanan.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto menolak rencana penertiban dan pembubaran Kecimol. 

Didu sapaan akrab Direktur Mi6 mengatakan wacana pembubaran Kecimol dengan alasan sering membuat keributan atau kegaduhan dinilai terlalu berlebihan. Kecimol kata Didu merupakan kesenian rakyat yang dapat dinikmati masyarakat kelas bawah. Sehingga tidak adil jika itu dibubarkan.

“Jadi soal kegaduhan akibat Kecimol ini yang seharusnya diperbaiki adalah kedewasaan masyarakat sebagai penikmat seni, bukan justru kesenian (Kecimol) itu yang dibubarkan,” katanya, Kamis, 6 Juni 2024.

Kegaduhan merupakan risiko dari hiburan jalanan. Tidak hanya Kecimol, tapi kegaduhan juga dapat terjadi pada Gendang Beleq atau saat Nyongkolan. Artinya, mindset masyarakat selaku penikmat kesenian yang mesti berubah, bukan justru menghilangkan kesenian itu sendiri.

Kemudian soal Kecimol yang kerap kali menampilkan penari erotis, Didu menggarisbawahi bahwa Kecimol merupakan kesenian kontemporer Lombok, di mana kesenian tidak bersentuhan dengan etika atau moral. Kesenian itu adalah soal estetika bukan etika.

“Kesenian itu tidak bicara soal etika. Itu murni estetika, murni ekspresi,” ujarnya.

Analogi bisa diambil di bidang olahraga seperti renang wanita, lompat indah putri, lompat galah putri dan bahkan voli pantai yang menampilkan atlet wanita berpakaian terbuka. Jika soal olahraga pun harus ditarik ke ranah etika, maka hampir sama dengan kasus Kecimol. Karena cabang-cabang olahraga tersebut menampilkan perempuan dengan kostum terbuka.

“Artinya apa, ya kedewasaan masyarakat yang perlu diperbaiki. Mereka menikmati kesenian sebagai hiburan atau menikmati tontonan erotis,” ujarnya.

“Sekali lagi kesenian tidak berurusan dengan moral, yang berurusan dengan moral itu agama. Kesenian bukan ranah etik tapi estetika. Kesalahan yang fatal jika kesenian dikaitkan dengan ranah etik. Mereka yang sering kaitkan kesenian dengan ranah etik itu tidak paham budaya. Kesenian murni ekspresi,” jelasnya.

Hiburan Rakyat Jelata

Didu mengatakan para pelaku usaha Kecimol merupakan masyarakat kelas bawah yang tersisih secara sosial ekonomi. Pemerintah mestinya mendukung masyarakat tersebut menyambung hidup dengan melestarikan kesenian kontemporer.

Hiburan Kecimol merupakan hiburan masyarakat kelas bawah yang dapat dinikmati oleh semua lapisan. Masyakakat pelosok yang tinggal di lingkungan sepi hiburan dan jauh dari gemerlap kota, tentu sangat diuntungkan dengan kehadiran kesenian kontemporer ini. 

Apalagi saat ini kesenian tradisional Lombok nyaris saja hampir punah karena minimnya bantuan pemerintah. Seperti Wayang Sasak maupun penatah wayang yang nyaris tidak mendapat bantuan pemerintah.

“Alih-alih membantu melestarikan kesenian, eh justru mau dibubarkan. Kok ruwet sekali,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram resmi melarang kesenian musik tradisional Lombok, Kecimol. Hal tersebut karena orkes musik jalanan tersebut dinilai sering menampilkan penari erotis dan kemacetan. Menyusul juga daerah-daerah lain di Lombok saat ini tengah mempertimbangkan rencana mengatur kesenian Kecimol.

Sejarah Singkat

Kecimol diketahui merupakan suatu kesenian tradisional yang terbentuk berdasarkan akulturasi budaya dengan budaya luar. Kecimol adalah seni kontemporer yang merupakan produk masa kini sebagai bagian dari akulturasi budaya akibat aksi interaksi dengan budaya lain.

Akulturasi budaya dimaksud yaitu budaya Eropa yang bermula dari drum band. Dari drum band tersebut, muncul ide untuk membentuk kesenian baru yang dikenal dengan Kecimol.

Dilansir dari koranntb.com, Kecimol berkembang pertamakali dari Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Kecimol mulai dikenal sekitar era 80-an dan mulai berkembang menjadi seni hiburan saat Nyongkolan atau tradisi mengantar pengantin suku Sasak. Dahulu Kecimol dikenal dengan nama Esot.

Dulunya Kecimol digunakan untuk menghibur masyarakat yang sedang bergotong royong di masjid atau sedang bekerja di sawah, yang kemudian mulai digunakan di acara perkawinan.

Geliat FKUB Kota Bima Lakukan Sosialisasi Program FKUB di 3 Kecamatan Ini

 

Kota Bima, Forum Kerukunan Umat Beragama atau disingkat dengan FKUB adalah wadah bagi pemersatu umat, juga sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menyikapi persoalan umat. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan yang  terkait dengan masalah antar umat beragama dan intern umat beragama. 

Tujuan dibentuknya FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka menbangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Geliat FKUB Kota Bima untuk pertama kalinya ialah melakukan gebrakan nyata dengan menurunkan semua personilnya untuk melaksanakan sosialisasi FKUB, baik visi dan misinya maupun tugas dan fungsinya dalam melayani umat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 3 kecamatan yang dijadikan sasaran, yakni  kecamatan Rasanae Barat,  kecamatan Raba, dan kecamatan Mpunda. Demikian keterangan Ketua FKUB Kota Bima Drs. H. Furqan Ar Roka melalui pesan aplikasi Whatsapp.

“Kegiatan tersebut digelar dalam waktu yang bersamaan pada Selasa, (04/06/2024). Kecamatan Rasanae Barat dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Kota Bima Drs. H. Furqan Ar Roka. Kemudian pada kecamatan Raba dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Drs. H. Taufikurrahman, M.Pd. Selanjutnya pada kecamatan Mpunda dipimpin oleh Wakil Ketua 2  H. Adnan, SH.MH”, sambung Furqan.

Adapun sasaran kegiatan, lanjutnya, ialah para lurah di 3 kecamatan tersebut.  Kegiatan yang dihelat di masing-masing Aula Kantor Camat setempat diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang tugas dan fungsi hadirnya FKUB di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut H. Furqan Ar Roka menyatakan bahwa FKUB telah lama hadir di masyarakat dan memiliki program bagi masyarakat.  

“Program FKUB sesungguhnya sudah berjalan cukup lama. Hanya saja baru kali ini turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi umat, sebelum merumuskan program kegiatannya yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan“ ujarnya.  

Senada  dengan hal tersebut, Wakil Ketua 1 Drs. H.Taufikurrahman, M.Pd dan Wakil Ketua 2 H. Adnan, SH. MH juga menyampaikan hal yang sama di kedua kecamatan lainnya secara terpisah.

Dalam sambutannya Camat Rasanae Barat yang diwakili oleh Sekcam Rasanae Barat Fadil, S.IP  dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa di Kota Bima hampir tidak pernah ada masalah yang berkaitan dengan masalah SARA.

“Saya berharap keadaan ini mudah-mudahan dapat terpelihara dengan baik, suasana aman, kondusif dan terkendali. Dengan adanya kegiatan FKUB ini, saya sangat mengapresiasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya masalah antar umat beragama, dan dengan adanya acara ini akan menambah kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bima”, harap Sekcam Rasanae Barat seperti yang dikutip Ketua FKUB Kota Bima.

Dalam kegiatan tersebut, peserta kegiatan terlibat diskusi secara langsung dengan pemateri kegiatan yang disampaikan secara panel. Untuk kecamatan Rasanae Barat dipandu oleh Khairunnisa, M.Pdi dengan 3 pemateri, yaitu: Drs. H. Furqan Ar Roka, Drs. Charles Pangaribuan, dan H. Najamuddin, M.Pd. Sedangkan kecamatan Mpunda dipandu oleh Rasidin, S.Pdi dengan 3 pemateri, yaitu: Drs. H. Taufikurrahman, M.Pd, Dr. Ilham, M.Pd, dan I Ketut Mandra Astawa, M.Si. Sementara untuk kecamatan Raba dipandu oleh Abdurrahim, M.Pd dengan 2 pemateri, yaitu: H. Adnan, SH., MH. dan  Mustafa Umar, S.Ag., M.PdI.

Di akhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab dan sesi foto bersama pemateri dan seluruh peserta. Sebagai penutup acara dilakukan dengan do’a.  

 

PHBI Kota Bima Tetapkan 9 Lokasi Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1445 H/2024 M

 

Kota Bima, Selasa (28/05/2024), Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bima menggelar rapat persiapan dalam rangka menyambut pelaksanaan Sholat Idul Adha 1445 H/ 2024 M. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula FKUB Kantor Kementerian Agama Kota Bima yang dimulai pukul 09.00 sampai dengan 10.00 Wita. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris PHBI Kota Bima sekaligus sebagai Ketua FKUB Kota Bima Drs. H. Furqan Ar Roka saat dihubungi by phone Selasa (28/05/2024).

Dikatakan Aji Furqan, sapaan akrabnya Drs. H. Furqan Ar Roka, rapat yang membahas terkait berbagai persiapan yang perlu dilakukan guna menyambut Idul Adha dengan khidmat dan lancar tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kabag Kesra Lukman, SH dan dipandu langsung oleh Sekretaris PHBI Kota Bima sekaligus Ketua FKUB Kota Bima, Drs. H. Furqan Ar_Roka.

“Plt. Ketua PHBI Kota Bima Lukman, SH yang memimpin rapat. Dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Pol PP dan Ketua PHBI Kecamatan dan Korlap se- Kota Bima”, ungkapnya.

Ada beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat, sambungnya, antara lain adalah penentuan 9 lokasi, pelaksanaan sholat, pengaturan tempat parkir, penyediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran acara tersebut.

Berdasarkan hasil rapat, 9 lokasi yang sudah ditentukan ialah pertama: Masjid Agung Al Muwahhidin Kota Bima dengan Imam Ust Anhar Zakariah, S. Ag dan Khotib Ust H. Abdul Gani, S. Ag, kedua: Lapangan Merdeka Bima dengan Imam Ust Abdurahman Habib Al Huzaifi, Lc dan Khotib Ust H. Ahmad, S. Ag, MM, ketiga: Lapangan Pahlawan Raba dengan Imam Ust Sudirman, S. Pdi dan Khotib Ust H. Abd Gafar Abdullah, keempat: Halaman Kantor Walikota dengan Imam Ust H. Nurdin Mansyur, MM dan Khotib Ust H. Arifin, S. Ag, kelima: Lapangan Manggemaci dengan Imam Ust Abubakar Yahya, S. Ag dan Khotib Ust. H. Najamudin, M. Pd.

Kemudian keenam: Halaman SMKN 2 dengan Imam Ust Rahmat Hidayat, S. Pdi dan Khotib : TGH. H. Adnin, M. Pd, ketujuh: Halaman SMKPPN Jatiwangi dengan Imam Ust Dimas Hendrawan dan Khotib Ust H. Saifullah, S. Pdi, kedelapan: Halaman Terminal Kumbe dengan Imam Ust Wahyudin, S. Pdi dan Khotib Ust H. A. Latif, S. Pdi, kesembilan: Halaman KSOP Pelabuhan Bima dengan Imam Ust Awaludin, Lc dan Khotib Ust Dr. Zuhdi Fuad bn Seff, MA.

Tidak lupa pada kesempatan tersebut, Plt. Ketua PHBI Kota Bima Lukman, SH menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kerjasama seluruh peserta rapat.

“Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama kita semua. Saya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan semua persiapan agar pelaksanaan Sholat Idul Adha dapat berjalan dengan lancar dan meriah”, katanya penuh harap, seperti yang dikutip oleh Aji Furqan.

Aji Furqan pun menutup rapat dengan kata harapan bahwa pelaksanaan Sholat Idul Adha akan menjadi momen yang penuh keberkahan dan kebersamaan bagi seluruh umat Islam di Kota Bima.  (NR)

 

 

M16 Lihat Lebih Dekat Kondisi Bima, Serap Sejumlah Persoalan Strategis Untuk Pilgub NTB 2024

Bima, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali melanjutkan roadshownya. Usai mengunjungi Tana Samawa, kali ini Mi6 bertolak ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di kota yang mayoritas dihuni penduduk suku asli Mbojo itu, Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD). 

Sama dengan di Sumbawa, Mi6 hendak mendengar dari lebih dekat sejumlah isu strategis yang ada di masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. FGD digelar di Rumah Bakso Depot 76 Kelurahan Panggi, Kota Bima pada Minggu (2/6/2024) sore. Bertindak sebagai Moderator FGD yakni Aktivis Abdul Majid.

Dalam sambutannya, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menggarisbawahi bahwa gerakan yang dilakukan Mi6 tidak berkaitan dan afiliatif dengan calon tertentu yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

Dalam FGD tersebut, Mi6 mengundang puluhan jurnalis yang ada di Kota Bima dan sekitarnya.

"Perlu kami sampaikan kepada publik, bahwa Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja," kata Didu di hadapan puluhan jurnalis di Kota Bima dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Didu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari puluhan jurnalis di Pulau Sumbawa. Didu menerangkan latar belakang yang mendasari digelarnya FGD tersebut.

Menurut Didu, Pilkada Serentak 2024 merupakan momen yang strategis bagi masyarakat untuk melakukan mengartikulasikan, melihat lebih dalam persoalan apa yang masih hinggap di tubuh masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi (baca, Pilgub NTB) yang akan digelar 27 November nanti," papar Didu di hadapan puluhan jurnalis yang hadir.

Mi6 berpandangan bahwa kontestasi Pilgub NTB merupakan salah satu wadah atau corong bagi masyarakat untuk menyuarakan harapannya. Mi6 hadir di Pulau Sumbawa untuk mendengar lebih dekat "Suara dari Sumbawa" terhadap Pilgub NTB 2024. 

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Lebih jauh, Mantan Eksekutif Daerah (ED) Walhi NTB itu mengungkap alasan menggandeng kawan-kawan media. Menurutnya, media merupakan salah satu eksponen yang paham dan punya akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan. 

"Kenapa kami menggandeng media? Karena kami menganggap media ini mengetahui betul problem strategis yang ada di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas," ungkap Didu.

Didu berpesan, dalam kontestasi demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat, media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis dan tentunya independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan.

Dalam FGD-nya, para jurnalis memberikan perspektifnya terhadap beberapa masalah yang dianggap perlu digesa penyelesaiannya oleh pemerintah yang akan menjabat lima tahun mendatang.

Isu-Isu Strategis

Jurnalis Kabaroposisi,  Sumarlin mengemukakan kondisi politik yang saat ini berada di Bima menjelang Pilgub NTB 2024. Secara psikologis, Sumarlin mengungkap bahwa masyarakat Bima saat ini masih menunggu sikap politik dan dinamika politik apakah figur yang berasal dari Mbojo bisa maju di Pilgub NTB 2024. 

Sejumlah figur dari Mbojo memang saat ini masuk radar untuk tampil di Pilgub NTB 2024. Sebut saja Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Anggota DPR RI Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo, Mantan Ketua PW Muhammadiyah NTB Arsyad Gani, hingga anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 fraksi PKB Mahdalena.

"Masyarakat Kabupaten Bima atau Bima secara umum situasinya masih menunggu, apakah ada tokoh Bima yang diambil sebagai bacawagub atau tidak," ujarnya. 

Menurutnya, masyarakat Bima memang berharap ada tokoh dari Bima yang bisa maju di kontestasi demokrasi Pilgub NTB yang akan digelar pada 27 November 2024. 

Sumarlin juga memaparkan pendapat masyarakat soal dinamika terkini Pilgub NTB. Terutama soal kandasnya duet petahana Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalillah atau Zul-Rohmi, kemudian munculnya duet Rohmi-Musyafirin (Rohmi-Firin) yang dinilai cukup mengagetkan. 

Selain soal politik, Sumarlin juga menyoroti lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung. Sumarlin juga menyoroti kurang progresifnya atau kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Di tempat yang sama, Dedi Jurnalis Berita Bima  menyoroti anjloknya harga jagung.

Ia menyinggung kebikakan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbanas) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras. 

Dalam Perbanas RI tersebut menetapkan Harga Acuan Pembelian Komoditi Jagung di Produsen Rp. 4.200 dengan Kadar Air (KA) 15%, merivisi HAP yang diatur dalam Permendag Nomor 7 tahun 2020 yang hanya Rp 3.150. Sementara untuk Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditetapkan menjadi Rp. 5.000 yang sebelumnya Rp. 4.500.

"Soal turunnya harga jagung, ini kekuh kesah para petani kita dengar hampir setiap hari. Ini pasti ada yang bermain. Di lain sisi, pemerintah tidak mampu memaksimalkan fungsi kontrol di lapangan. Ini kan soal serius, pemerintah tidak bisa hadir memberikan rasa keadilan bagi petani," terangnya.

Di sisi lain, ada ancaman serius yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima dalam proses produksi jagung yakni ancaman krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi lantaran berkurangnya gunung atau bukit yang selama ini menjadi daerah serapan air ketika musim penghujan.

Bukit tersebut dieksploitasi atau dibabat itu kepentingan menanam jagung. Saat ini, kata Dedi dari Berita Bima dari , sejumlah desa/kelurahan di Bima rutin mendapatkan suplai air bersih. Bahkan, di sejumlah titik, warga mulai memberi air dengan harga Rp 5 ribu setiap jerigen. Selain soal air, suhu udara di Bima juga belakangan menjadi kian panas.

Jurnalis-jurnalis lain seperti Irul Jurnalis Taroa info, Ibrahim Liputan 17, Muhaimin Kupas Bima  juga memberi perspektif yang menarik dan memberi warna dalam FGD tersebut. Hasil diskusi itu nanti akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindaklanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkiat dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. (NR)